Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai sayembara tangkap begal berhadiah puluhan juta rupiah terus menuai atensi luas dari publik dan pejabat negara. Usai mendapat kritik langsung dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, KDM akhirnya buka suara untuk meluruskan polemik tersebut.
Yusril sebelumnya menyuarakan kekhawatirannya bahwa iming-iming uang tunai di tengah kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu warga untuk bertindak nekat. Beliau secara tegas memperingatkan besarnya risiko salah sasaran dan maraknya aksi amuk massa.
"Kalau boleh saya menyampaikan nasihat, dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini," ujar Yusril.
Apresiasi Masukan dari Tokoh Nasional
Merespons sorotan tajam tersebut, Dedi Mulyadi mengaku sangat menghargai setiap masukan yang dialamatkan kepadanya. Ia menjadikan kritik ini sebagai ruang edukasi untuk membeberkan tujuan konstruktif di balik kebijakan sayembara.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kritik untuk sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap rampok. Yang mengkhawatirkan satu, main hakim sendiri, dua lahirlah drama begal pura-pura jadi begal untuk mendapatkan sayembara," kata Dedi Mulyadi.
Secara khusus, Gubernur yang akrab disapa KDM ini juga memberikan penghormatan kepada sang Menko.
"Saya juga berterima kasih kepada Pak Menko Hukum dan HAM Profesor Yusril, kebanggaan saya. Saya sampaikan beberapa hal alasan argumentatif dari sayembara ini," ujarnya.
Strategi Efektif Tekan Kasus Amuk Massa
KDM secara lugas membantah anggapan bahwa sayembara ini akan menyuburkan budaya kekerasan di akar rumput. Sebaliknya, syarat wajib menyerahkan pelaku ke polisi dalam keadaan hidup justru menjadi instrumen perlindungan hak asasi yang kuat.
"Yang pertama, sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri yang berujung kematian. Karena selama ini ketika maling ditangkap, cenderung menghakimi bahkan sampai meninggal. Saya banyak menangani masalah ini dan bisa dilihat dari media sosial yang saya miliki," jelasnya.
Gubernur Jabar ini mengungkapkan realita pahit di lapangan di mana banyak warga yang justru terjerat pidana baru akibat menganiaya pelaku pencurian ringan hingga meregang nyawa.
"Dari yang meninggal karena nyuri motor, nyuri ayam, nyuri domba, sampai nyuri labu. Korbannya jadi dua, maling dan yang menganiaya. Karena malingnya meninggal maka dia menghadapi hukuman di alam akhir," tuturnya.
Hadiah Finansial Mengubah Pola Pikir Warga
Dengan adanya iming-iming imbalan finansial dari Rp5 juta hingga Rp50 juta, KDM optimistis warga akan lebih rasional saat mengamankan penjahat. Mereka akan berpikir dua kali sebelum melayangkan pukulan karena nyawa pelaku merupakan kunci untuk mencairkan hadiah.
"Dengan adanya sayembara ini, ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal, karena dia merasa akan mendapat hadiah atau imbalan dari apa yang dia lakukan. Sehingga barang yang hilang pun bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan," ujarnya.
Dedi menutup penjelasannya dengan jaminan bahwa supremasi hukum akan tetap dijunjung tinggi melalui inisiatif sipil ini.
"Sehingga dia tidak akan main hakim sendiri sampai meninggal, itu tidak akan terjadi. Justru ini untuk mencegah," tegasnya.
Polemik seputar kebijakan sayembara ini tentunya menjadi bahan evaluasi bersama mengenai cara penegakan hukum partisipatif di lingkungan sekitar kita. Bagaimana pandangan Anda terkait efektivitas sayembara dari KDM ini? Mari diskusikan lebih lanjut dengan membagikan artikel ini ke grup WhatsApp komunitas warga RT/RW Anda sekarang juga!
